More

    Dua Pertanyaan tentang Rapid Test setelah Makan Malam

    Penulis: A. Faiz Batara A | Illustrator : M. Thorgib Zulfikar

    Setelah makan malam, Ayah dan ibu berdiskusi dengan kening berkerut. Melihat raut wajah itu, saya terdorong menempelkan badan untuk sedikit demi sedikit nimbrung diskusi. Selang satu menit, saya menangkap pokok pembahasan. Mereka mengeluh persoalan biaya rapid test yang mahal.

    “Memang harganya berapa Ayah?”

    “Sekitar 500 ribu hingga sejuta lebih. Biayanya lebih mahal dari ongkos transport ke Ibu Kota”.

    Mendengar jawaban itu kening saya ikut berkerut.

    Saya lebih banyak memperhatikan diskusi, dibanding memberi tanggapan. Diskusinya berlangsung alot. Dalam pengamatan saya, diskusi itu berputar-putar pada dua kebingungan mendasar yaitu : Apakah pandemi bisa teratasi dengan baik jika pemeriksaannya mahal? dan Kenapa bisa mahal?

    Dihantui pertanyaan itu, saya melarikan diri berselancar mencari informasi.

    Setelah membaca kondisi yang terjadi di lapangan, saya menemukan sebuah dilema terkait rapid test ini. Di satu sisi ingin melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa dipungut biaya, tetapi di sisi lain, alat yang digunakan untuk pemeriksaan sangat terbatas dan tergolong masih sedikit di Indonesia dibanding negara- negara lainnya. Belum lagi biaya dokter dan admin bahkan pemasukan untuk negara.

    Metode untuk mendeteksi keberadaan covid-19 bagi pengunjung mandiri terbagi atas dua yaitu rapid test atau tes serologi dan swab test atau real-time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Perbedaanya yaitu RT-PCR jauh lebih akurat dibanding rapid test sekaligus menjadi gold standar yang di rekomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Rapid test pada beberapa kasus memberikan hasil false negative yaitu hasil yang tampak negative padahal aslinya positif dan false positive yaitu hasil yang tampak positif padahal aslinya negative. Penyebabnya pun berbeda-beda. False negative bisa saja karena belum terbentuk antibodi saat pengambilan sampel atau pasien mengalami gangguan antibodi (immunocompromised) sedangkan false positive disebabkan karena kemungkinan cross reactive antibody denganvirus lain atau infeksi lampau dengan virus corona. Jadi, jika ingin hasil yang lebih akurat seharusnya dilakukan follow up lanjut dengan menggunakan RT-PCR.

    Berlandas atas perbedaan akurasi tersebut mengakibatkan perbedaan biaya. Rapid test berkisar 500 ribuan sedangkan RT-PCR berkisar sejuta hingga dua juta—tergantung dari kecanggihan RT-PCR yang harga satuannya mulai dari ratusan juta hingga miliaran. Biaya tes ini tidak seragam. Contohnya di Prodia Makassar, rapid test seharga Rp 590 ribu dan untuk swab test Rp 2,5 juta. Ada juga yang mengemasnya dalam bentuk paket seperti Rumah Sakit Kasih Ibu, mulai dari paket silver seharga Rp 450 ribu, paket Gold Rp 575 ribu dan paket platinum seharga Rp 735 ribu—sudah termasuk biaya konsultasi dokter spesialis dan administrasi. Setiap wilayah dan rumah sakit memiliki kebijakan yang variatif tergantung kemampuan masing-masing. Terkhusus untuk pasien yang dideteksi sejak awal tanpa pemeriksaan mandiri harganya gratis.

    But after all, its still expensive dude! tidak semua masyarakat bisa menjangkau. Kebutuhan akan pemeriksaan mandiri untuk pemenuhan administratif berhamburan di realita tidak sebatas yang dirumuskan oleh pemerintah. Yang mengambil jalan pintas dengan membeli surat keterangan sakit palsu juga banyak.

    Covid-19 membuat semuanya terjepit. Kebutuhan semakin meningkat, namun aksesibilitas pemenuhannya semakin kecil. Kalau punya banyak previlage, bersyukur. Yang previlagenya terbatas, harus tahan banting karena nanti bisa hancur. Tapi lucunya, ada yang punya previlage berlebih semakin dipermudah lagi, misalnya anggota DPR sekeluarga mendapatkan prioritas tes pada saat awal pandemi corona, bahkan dikunjungi dirumah masing-masing. Ampun!

    Apakah peningkatan jumlah pasien covid-19 bisa teratasi dengan baik jika pemeriksaannya mahal ?

    Achmad Yurianto, seorang juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, mengaminkan bahwa Indonesia melakukan tes corona secara terstruktur dan tidak massif. Padahal seluruh pakar epidemiologi bersepakat bahwa salah satu kunci utama untuk menurunkan jumlah pasien covid-19 yaitu dengan penemuan pasien yang terindikasi sedini mungkin.

    Referensi dari Statistic Worldometer memaparkan bahwa Indonesia baru melakukan tes terhadap 14.354 warga per tanggal delapan bulan empat ini. Bila dikalkulasikan, jumlah ini sama dengan 52 orang yang menjalani tes corona dari setiap satu juta warga Indonesia. Angka ini masih terlalu sedikit mengingat jumlah penduduk di Indonesia sebesar 270 juta jiwa.

    Berbeda dengan Korea Selatan  yang mampu melakukan tes sebanyak 15.000 kali dalam sehari. Hasilnya corona di Korsel mengalami penurunan sejak Maret 2020. Terlalu melakukan simplifikasi memang, jika ingin membandingkan antara Korea Selatan dan Indonesia dengan latar belakang budaya dan kemampuan yang berbeda terlebih dengan kekuatan Korea Selatan yang memiliki bioteknologi  super canggih menurut pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC). Namun perbedaan ini akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa pengendalian jumlah pasien covid-19 dipengaruhi besar oleh kemampuan deteksi dini.

    Sangat tricky memang untuk Indonesia sebagai negara berkembang yang berpenduduk banyak diikuti perbedaan kelas sosial dengan angka penduduk miskin sebesar 25,14 juta orang per Maret 2019 (Badan Pusat Statisik, 2019), sekaligus ditambah sistem ekonomi yang melayani kelas atas dan mencekik kelas bawah.

    Pertanyaan selanjutnya….

    Kenapa bisa mahal ?

    Selama sistem kesehatan berdiri sebagai produk untuk meningkatkan akumulasi bukan sebagai hak dasar untuk hidup, selama itu pula sistem kesehatan di Indonesia tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena keterikatan antara kesehatan dan ekonomi yang erat di Indonesia maka pembahasan ekonomi politik tidak bisa diabaikan dalam menelisik rancunya sistem kesehatan.

    Apa yang terjadi hari ini tidak akan lepas dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Mereka bertautan sebagai hubungan sebab akibat. Maka dari itu, dibutuhkan pemetaan narasi yang terbangun sebelum reformasi, pada saat reformasi hingga saat ini.

    Setelah menyelam dari berbagai literatur penulis menemukan perubahan makna kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang banyak bergeser pada saat kepemimpinan Soeharto. Ini ditandai dengan kegairahan untuk terintegrasi dengan rezim global pasar bebas sekaligus munculnya demokrasi liberal prosedural yang hadir di Indonesia. Kemunculan tersebut sebagai jalan untuk menyamakan antara kedaulatan sebagai warga negara dengan kebebasan konsumen dalam transaksi pasar bebas yang sejalan dengan akumulasi kapital dan ekspansi pasar bebas dalam konteks hegemoni ideologi neoliberal (Steger 2005; Fukuyama 1992).

    Pada tahun 1994 dibawah rezim Soeharto yang memutuskan Indonesia untuk bergabung dalam World Trade Organization (WTO) melalui UU No 7 tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang menjadi cikal bakal hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita memeluk bulan.

    WTO diawali dengan kehadiran neoliberalisme yang dikenalkan oleh Milton Friedman dengan gagasan ekonomi global yang baru dan membentuk Washington Consensus beserta 10 rekomendasi di dalamnya. Salah satu dari rekomendasi tersebut adalah mengarahkan kembali pengeluaran masyarakat untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Darmaningtyas dkk., 2014: 28-29).

    Setelah kehadirannya disambut baik maka perjanjian-perjanjian rezim internasional semakin memperkuat. Tidak terkecuali WTO—transformasi dari GATT –yang memuat 11 perjanjian. Diantaranya adalah liberalisasi 12 sektor jasa yang didalamnya termasuk kesehatan.

    Liberalisasi kesehatan akan membuat biaya kesehatan menjadi mahal karena adanya komersialisasi. Proyek neoliberal hanya melayani kepentingan para elit berkuasa dan ekspansi penetrasi modal sebagai poliarki (Robinson, 1996: 56-62). Padahal kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia bahkan dipertegas sebagai hak hukum dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang 1945 yang berbunyi:

    “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

    Sungguh rancu bukan?

    Contoh kasus dengan keluhan mahalnya biaya rapid test ini adalah bukti kegagalan political economic liberalism yang diiming-imingkan membawa kebermanfaatan bagi manusia. Klaim pengutamaan kepentingan diri dan kebebasan individu sebagai sumber moralitas yang sah ternyata membawa manusia ke dalam sebuah ketimpangan seperti hari ini. Covid-19 menelanjangi sistem ekonomi politik yang pincang.

    Ditengah kondisi seperti ini, penulis merekomendasikan Kuba untuk menjadi cermin dalam penerapan universal health care disamping keberhasilannya dalam menangani kasus covid-19. Diantara 240 kasus virus corona, 239 diantaranya secara klinis stabil dan hanya ada satu pasien yang sakit parah. Menurut Gail Reed seorang Jurnalis AS yang fokus pada isu Kuba melaporkan kunci perhatiannya berada pada poliklinik berbasis komunitas.

    Sistem perawatan kesehatan Kuba, yang lahir dari ideologi sosialis revolusionernya, menganggap akses layanan kesehatan sebagai hak fundamental. Ini sangat berfokus pada pendekatan pencegahan untuk pengobatan dan menawarkan pemeriksaan paling sederhana untuk operasi paling kompleks, dan gratis. Jadi, antara cita – cita dan cara untuk menuju ke cita – cita tersebut tidak ada yang saling bertabrakan.

    Sebagai penutup, penulis ingin menitip pesan bahwa menuduh dokter dalam mengambil keuntungan di tengah pandemi hari ini adalah sebuah simplifikasi yang kejam karena seluruh polemik mahalnya biaya kesehatan lahir dari latar belakang yang kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari faktor hubungan dokter dan pasien saja. Mahalnya biaya kesehatan lahir dari sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan pasar di atas segala-galanya.

    Maka dari itu Memperjelas keberpihakkan sebagai dokter ataupun pasien adalah langkah kecil untuk membantu meruntuhkan sistem yang mencekik hari ini.

    Artikel Lainnya

    Bagaimana Ekonomi Politik Bekerja

    Penulis: Ameliyah Arief Pandemi covid-19 ini banyak membuat saya berusaha mencari kesibukan. Selain belum mendapatkan pekerjaan tetap, di rumah saja membuat saya bosan. Di sisi yang lain, harapan untuk...

    Rakyat Harap Bersabar, Ini Ujian; Presiden Kita Masih Joko Widodo

    Menjadi rakyat kecil di masa pandemi, rasanya seperti sudah terkapar, terinjak-injak pula.

    BPJS Defisit, Pemerintah Terperangkap Solusinya Sendiri

    Penulis: Ratna Jannatin MATepat pada 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh warga Indonesia di tengah krisis kesehatan yang terjadi secara...

    Membaca dan Merebut Kembali Kemanusiaan Kita

    Penulis: Andrew Kresna | Gambar : Pexel.com Ada yang lebih membunuh tapi bukan Corona, Tjakep. Ialah Kesepian. “Virus hanya membunuh Anda satu kali, sementara rasa sepi...

    Memahami Kerja, Membebaskan Diri

    Penulis: Muh. Chaeroel Ansar | Gambar: http://www.pixabay.com Pekerjaan, satu hal yang kita perbincangkan secara umum, biasanya diskursus pekerjaan baru kita masuki setelah meraih pendidikan dan dianggap telah memiliki...

    Trending

    Bagaimana Ekonomi Politik Bekerja

    Penulis: Ameliyah Arief Pandemi covid-19 ini banyak membuat saya berusaha mencari kesibukan. Selain belum mendapatkan pekerjaan tetap, di rumah...

    Rakyat Harap Bersabar, Ini Ujian; Presiden Kita Masih Joko Widodo

    Menjadi rakyat kecil di masa pandemi, rasanya seperti sudah terkapar, terinjak-injak pula.

    BPJS Defisit, Pemerintah Terperangkap Solusinya Sendiri

    Penulis: Ratna Jannatin MATepat pada 1 Januari 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan...

    Membaca dan Merebut Kembali Kemanusiaan Kita

    Penulis: Andrew Kresna | Gambar : Pexel.com Ada yang lebih membunuh tapi bukan Corona, Tjakep. Ialah Kesepian.

    Memahami Kerja, Membebaskan Diri

    Penulis: Muh. Chaeroel Ansar | Gambar: http://www.pixabay.com Pekerjaan, satu hal yang kita perbincangkan secara umum, biasanya diskursus pekerjaan...

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here